Al Munawaroh, Nilna Faizah Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo: Analisis Perlindungan Anak dan Sistem Hukum. Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo: Analisis Perlindungan Anak dan Sistem Hukum. (Submitted)
Preview |
Text
RINGKASAN SKRIPSI NILNA FAIZAH A 101220143 HKI.pdf Download (968kB) | Preview |
Abstract
Abstract: This study examines the practice of marriage dispensation in the Ponorogo Religious Court during 2024-2025 from the perspectives of child protection and Lawrence M. Friedman’s legal system theory. The issue arises from the continued use of marriage dispensation as an exception to the minimum marriage age requirement established by Law Number 16 of 2019, particulary in cases involving pregnancy outside marriage and concerns over premarital relationships. This research aims to analyze whether the practice of granting marriage dispensation reflects child protection principles and how the legal system operates in its implementation. The study employs an empirical legal research method using interviews with judges, court officials, and a marriage registrar, supported by documentation and relevant legal materials. The findings indicate that the Ponorogo Religious Court has implemented child protection principles through direct examination of children, the provision of legal advice, and consideration of the interests of both the child concerned and the child to be born. Furthermore, the practice demonstrates the interaction of legal structure, legal substance, and legal culture as proposed by Friedman. Judges rely on statutory regulations, Islamic legal principles, and consideration of social welfare in deciding marriage dispensation cases. Therefore, the implementation of marriage dispensation in the Ponorogo Religious Court reflects an effort to balance child protection with the resolution of urgent social and legal circumstances.
Keywords: Marriage Dispensation, Child Protection, Religious Court, Legal System, Friedman Theory
Abstrak: Dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan yang diberikan oleh pengadilan dalam keadaan tertentu. Praktik pemberian dispensasi kawin masih menimbulkan perdebatan karena di satu sisi bertujuan melindungi kepentingan anak, namun di sisi lain berpotensi mempertahankan praktik perkawinan usia anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2024-2025 berdasarkan perspektif perlindungan anak dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan penghulu, serta didukung oleh dokumentasi dan bahan hukum yang relevan. Hasil penelitiann menunjukkan bahwa praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo telah memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak melalui pemeriksaan langsung terhadap anak, pemberian nasihat kepada anak dan orang tua, serta pertimbangan terhadap kepentingan anak yang dimohonkan maupun anak yang akan lahir. Ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, praktik tersebut menunjukkan keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo mencerminkan upaya menyeimbangkan perlindungan anak dengan penyelesaian keadaan yang dianggap mendesak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kata kunci: Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak, Pengadilan Agama, Sistem Hukum, Lawrence M. Friedman
| Item Type: | Journal Article |
|---|---|
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Admin Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 28 Jul 2026 00:22 |
| Last Modified: | 28 Jul 2026 00:22 |
Actions (login required)
 |
View Item |
